BBM Lampung Cukup Tapi Kok Antre? DPRD Lampung Minta Pertamina Tak Cuma Tambah Pasokan
Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Lampung dipastikan dalam kondisi aman, namun fenomena antrean kendaraan masih terus terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kondisi tersebut memicu sorotan dari DPRD Provinsi Lampung yang mendesak PT Pertamina Patra Niaga untuk mengevaluasi pola distribusi guna memastikan pasokan benar-benar sampai ke masyarakat.
Sorotan ini mengemuka setelah rombongan anggota DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel pada Jumat (11/9).
Kedatangan para wakil rakyat tersebut bertujuan untuk meminta penjelasan mendetail mengenai kondisi ketersediaan stok, realisasi kuota, pola distribusi, hingga akar penyebab antrean panjang yang masih sering ditemukan di lapangan.
Rombongan DPRD diterima langsung oleh Sales Area Manager (SAM) Retail Wilayah Lampung PT Pertamina Patra Niaga, Bima Kusuma Aji.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Pertamina menegaskan bahwa pasokan BBM di Lampung berada dalam kondisi aman, meski diakui terjadi peningkatan tren konsumsi BBM bersubsidi oleh masyarakat.
Data Kuota dan Realisasi BBM Bersubsidi 2026
Berdasarkan paparan Pertamina, berikut adalah rincian data kuota serta realisasi BBM bersubsidi di wilayah Lampung hingga Agustus 2026:
Solar Subsidized: Total kuota tahun 2026 ditetapkan sebesar 790.000 kiloliter (KL). Hingga Agustus, realisasinya sudah mencapai sekitar 524.018 KL dan diproyeksikan bakal mengalami kelebihan kuota (over quota) sekitar 8,5 persen di akhir tahun.
Untuk mengantisipasi hal ini, penyaluran harian Solar subsidi telah ditingkatkan dari 2.200 KL menjadi 2.500 KL per hari.
Pertalite: Kuota untuk tahun 2026 tercatat sebanyak 695.000 KL, dengan realisasi hingga Agustus mencapai sekitar 460.000 KL atau setara 70 persen.
DPRD Sebut Bukan Sekadar Masalah Teknis SPBU
Meskipun pasokan dinyatakan aman dan penyaluran harian Solar telah ditambah, fakta bahwa antrean kendaraan masih berlangsung membuat DPRD merasa penelusuran lebih lanjut sangat mendesak.
DPRD menegaskan penanganan masalah tidak boleh berhenti hanya pada penambahan pasokan semata.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menyampaikan bahwa peninjauan langsung ini dilakukan demi memastikan kejelasan kondisi ketersediaan dan alur distribusi BBM di Lampung.
”Kita tadi ke Pertamina Patra Niaga dalam rangka monitoring ketersediaan BBM di Provinsi Lampung,” ujar Fatikhatul.
Ia juga menegaskan bahwa fenomena antrean yang muncul hampir setiap hari ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata atau sekadar dianggap sebagai persoalan teknis di tingkat SPBU.
Evaluasi menyeluruh terhadap rantai penyaluran dan pengawasan di lapangan menjadi hal penting agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan warga.
