Tanggapi Krisis Armada, NGO JPK Desak Kejaksaan dan Tipikor Audit Anggaran Damkar Lamteng.

Kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah kini menjadi sorotan publik.

Ketua NGO JPK Koorda Lampung Tengah, Uncu Wenda, mempertanyakan alokasi anggaran sektor damkar yang mencapai Rp18,7 Miliar, namun dinilai amat minim realisasi di lapangan.

​Ironisnya, dari alokasi dana sebesar itu, armada yang siap dan layak beroperasi untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah diduga hanya layak berooerasi hanya 1 unit.

Dengan kondisi ini dinilai sangat meresahkan dan membahayakan keselamatan warga.

​”Bagaimana mungkin kita bisa menanggulangi potensi bencana kebakaran secara optimal di wilayah seluas Lampung Tengah, yang membawahi 28 Kecamatan dan 301 Kampung, jika hanya mengandalkan satu unit armada yang layak? Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat,” tegas Uncu Wenda, Sabtu malam (29/8/2026).

​Lebih lanjut, Uncu Wenda menyoroti realisasi anggaran yang tercatat sudah terserap mulai dari Januari – Juni 2026 sekitar Rp9,5 Miliar.

Uncu mempertanyakan efektivitas pemanfaatan dana miliaran rupiah tersebut yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan mendasar, seperti revitalisasi maupun peremajaan unit damkar.

​”Dari anggaran keseluruhan Rp18.7 Miliar, yang sudah terserap konon mencapai Rp9,5 Miliar,” tukasnya.

Pertanyaannya, ke mana alokasi dana sebesar itu terealisasi? Mengapa anggaran yang sedemikian besar tidak mampu mengalokasikan perbaikan atau penambahan armada yang menjadi vitalitas utama operasional di lapangan?

​Atas kondisi tersebut, NGO JPK Koorda Lampung Tengah secara tegas menyampaikan beberapa tuntutan.
​Mendesak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Lampung Tengah untuk membuka secara rinci pemanfaatan dana Rp9,5 Miliar yang telah terserap.

​Meminta Plt Bupati Lampung Tengah melakukan evaluasi total terhadap pimpinan OPD terkait atas kelalaian dalam pemenuhan sarana-prasarana vital penanggulangan bencana.

​Dan meminta pihak Kejaksaan dan Kepolisian (Tipidkor) untuk turun tangan melakukan audit investigatif terkait dugaan kejanggalan pengelolaan anggaran damkar tersebut.

​”JPK menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan transparansi dan solusi konkret atas krisis armada pemadam kebakaran di Lampung Tengah,” pungkas Uncu Wenda.