Aliansi PPPK Paruh Waktu Kecewa Janji Presiden Tak Terwujud dalam Pidato Kenegaraan, Ancam Aksi ke Istana.
Aliansi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Indonesia menyatakan kekecewaan dan keprihatinan mendalam atas isi pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 14 Agustus 2026. Pemerintah dinilai mengabaikan kepastian status dan kesejahteraan tenaga mengabdi, meski sebelumnya menjanjikan solusi.
Selama ini, Aliansi PPPK Paruh Waktu mengklaim telah menempuh jalur persuasif dan konstitusional melalui audiensi bersama Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, hingga DPR RI. Dalam berbagai dialog tersebut, pemerintah sempat memberi sinyal bahwa pengumuman kabar baik terkait nasib PPPK Paruh Waktu bakal disampaikan langsung oleh Presiden dalam pidato kenegaraan.
Namun, harapan itu sirnah. Pidato Presiden 14 Agustus lalu dinilai hanya berfokus pada agenda pembangunan fisik dan infrastruktur, tanpa menyentuh kepastian masa depan SDM pelayanan publik.
”Kami menghargai pembangunan negeri. Tetapi kami bertanya, di mana keberadaan manusia yang selama ini menjalankan pelayanan negara? Apakah pembangunan hanya tentang gedung, sementara tenaga kesehatan, pendidikan, dan administrasi diabaikan?” ujar perwakilan Aliansi dalam keterangan resminya, Minggu (16/8/2026).
Aliansi menegaskan bahwa mereka tidak menolak pembangunan, melainkan menuntut agar aparat pelayan publik ditempatkan sebagai bagian vital dari kemajuan bangsa. Menindaklanjuti situasi tersebut, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia menyampaikan dua tuntutan utama:
Percepatan peralihan status dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Penyelesaian skema penggajian secara nasional, yaitu mengalihkan alokasi gaji dari APBD ke APBN.
Karena jalur dialog dinilai tak lagi memuat hasil konkret, Aliansi menyuarakan rencana aksi demonstrasi berskala nasional. Ribuan PPPK Paruh Waktu dari berbagai daerah dijadwalkan menggelar “Silaturahmi Nasional” langsung di depan Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Presiden.
