Sidak Pj Sekda Lampung Tengah Diwarnai Ketidakhadiran Plt Kepala Bapenda: Mana Teladan Integritasmu?

Oplus_131072

Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Tengah di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diwarnai temuan yang disayangkan.

Plt Kepala Bapenda Lampung Tengah, M. Arnez, tidak berada di ruang kerjanya saat rombongan melakukan peninjauan.
​Sidak tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi langsung terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan tingkat kedisiplinan pegawai, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menjamin bahwa kualitas pelayanan publik berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Saat melakukan sidak di Bapenda, Sulpakar secara khusus menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemetaan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Ia meminta jajaran Bapenda tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga terus menghadirkan inovasi dan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah. Upaya tersebut harus dilaksanakan secara terukur, transparan, dan akuntabel tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

​Dalam arahannya di lokasi, Pj Sekda Lampung Tengah, Sulpakar, menegaskan bahwa setiap OPD wajib memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kinerja, memperkuat tanggung jawab aparatur, serta menghadirkan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.

​Menurutnya, keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari suksesnya pelaksanaan program kerja, tetapi juga dari kualitas pemimpin sebagai contoh bagi bawahan, dan pelayanan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehari-hari.

Ketidakhadiran pimpinan OPD dalam agenda pengawasan kedisiplinan ini tentu menjadi catatan tersendiri dalam upaya evaluasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

“Sebagai pimpinan, seharusnya berada di garis depan dalam memberikan teladan kedisiplinan dan integritas, bukan justru tidak berada di tempat saat evaluasi pelayanan publik tengah berjalan,” tegas Sulpakar.