Gejolak di Lampung Tengah: Gebrakan Transisi atau Taring Politik Plt Bupati Komang Koheri?
Dunia politik dan pemerintahan Lampung Tengah (Lamteng) mendadak bergejolak dalam kurun waktu sepekan terakhir.
Pasca penahanan Sekretaris Daerah (Sekda) Welly Adiwantra, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamteng, I Komang Koheri, seolah tak membuang waktu untuk langsung menancapkan pengaruhnya.
Langkah politik serta gaya kepemimpinannya yang agresif kini menjadi sorotan publik.
Fenomena ini kian menarik perhatian ketika dinamika pemerintahan tidak hanya bergulir di meja birokrasi, tetapi juga merembet ke ruang-ruang publik dan isu strategis daerah.
Kontroversi APBD-P dan Sinyal Posisi Politik:
Perselisihan terkait enggan ditandatanganinya APBD Perubahan (APBD-P) oleh Plt Bupati menjadi titik awal yang menyita perhatian publik.
Langkah menunda atau menolak penandatanganan dokumen krusial semacam APBD-P tentu membawa dampak signifikan terhadap jalannya roda pemerintahan dan realisasi program daerah.
Dari kacamata politik anggaran, keputusan mendasar ini dapat ditafsirkan dalam dua perspektif:
Prinsip Kehati-hatian: Sebuah bentuk kecermatan ekstra dalam menelaah pos-pos anggaran pasca guncangan hukum yang menimpa pucuk pimpinan birokrasi (Sekda), guna mensterilkan potensi persoalan di kemudian hari.
Penegasan Wewenang: Sebuah pesan eksplisit bahwa kendali kepemimpinan kini berada penuh di tangannya, sekaligus menjadi ruang evaluasi terhadap kebijakan pimpinan sebelumnya.
Apel di Lapangan Merdeka:
Disiplin atau Panggung Citra?
Tidak berhenti pada persoalan anggaran, I Komang Koheri kembali mencuri perhatian dengan mengumpulkan seluruh personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) di Lapangan Merdeka, Gunung Sugih.
Dalam momentum tersebut, kritikan menohok dilayangkan terkait ketangkasan dan tingkat kedisiplinan aparat penegak Perda tersebut.
“Yang paling utama adalah kedisiplinan. Saya berharap seluruh anggota Satpol PP dan Damkar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memahami tupoksi masing-masing, serta selalu siap ketika dibutuhkan masyarakat,” ujar Komang Koheri, dihadapan ratusan personil Pol PP dan Damkar, Rabu (23/9/2026).
Tindakan “menyentil” kinerja instansi secara terbuka ini menghadirkan catatan kritis:
Pembenahan Internal yang Mendesak:
Kedisiplinan dan ketangkasan Pol PP serta Damkar memang merupakan fondasi pelayanan dasar dan ketertiban umum.
Menggembleng aparat di lapangan terbuka bisa menjadi terapi kejut (shock therapy) yang efektif untuk membakar kembali semangat kerja aparatur yang sempat goyah.
Kebutuhan Konsolidasi Kekuasaan: Di sisi lain, langkah-langkah aksional seperti ini kerap dinilai sebagai upaya konsolidasi legitimasi.
Seorang pelaksana tugas kerap dituntut membuktikan ketegasannya secara visual dan langsung kepada publik untuk menunjukkan bahwa tidak ada kekosongan kepemimpinan (power vacuum).
Menakar Arah Kepemimpinan Transisi
Aksi “tancap gas” yang ditunjukkan oleh I Komang Koheri tentu membawa angin segar bagi pihak yang mendambakan kepemimpinan tegas dan responsif.
Namun, efektivitas kepemimpinan transisi tidak hanya diukur dari seberapa keras sentilan diberikan di lapangan atau seberapa berani mengambil posisi bertentangan dalam dokumen anggaran.
Tantangan terbesar Plt Bupati Lamteng saat ini adalah menjaga keseimbangan antara pembuktian ketegasan dan stabilitas tata kelola pemerintahan.
Publisitas dan tindakan demonstratif di lapangan perlu diimbangi dengan solusi konkret atas persoalan teknis APBD-P, agar pelayanan publik dan pembangunan di Lampung Tengah tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Apakah langkah cepat ini murni bentuk pembenahan total, atau sekadar panggung untuk menunjukkan taring politik di tengah krisis? Waktu dan konsistensi kebijakan yang akan menjawabnya.
Opini : Redaksi.
